Mataram, suarabumigora.com – Kabar menggembirakan datang bagi dunia olahraga di Nusa Tenggara. Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi menetapkan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan mengusung nama PON Nusa Tenggara.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Rahardian Irfani, dalam kegiatan Ngopi Santai di Cafe Lotus Lombok Garden, Mataram, Jumat (5/6/2026).
Menurut Rahardian, NTB direncanakan menjadi tuan rumah sekitar 31 cabang olahraga. Namun, keterbatasan sejumlah fasilitas olahraga berstandar internasional membuat pemerintah menunjuk DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.
"Beberapa cabang yang membutuhkan venue khusus seperti renang, loncat indah, polo air, dan balap sepeda akan dilaksanakan di Jakarta," ujarnya.
Sesuai kesepakatan, upacara pembukaan PON 2028 akan digelar di NTB, sedangkan penutupan berlangsung di NTT.
Rahardian juga menyoroti kesiapan anggaran daerah. Ia mengungkapkan bahwa NTT telah mengalokasikan anggaran Rp250 miliar per tahun sejak 2026 hingga 2028 atau total Rp750 miliar untuk mendukung penyelenggaraan PON.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi NTB segera menyiapkan anggaran serupa sebagai bentuk komitmen menyukseskan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
"Apakah NTB sudah mengalokasikan anggaran untuk persiapan PON 2028? Ini yang perlu segera dibahas bersama pemerintah daerah," tegasnya.
Selain membahas persiapan PON, Rahardian juga menyinggung sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp58 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2026, termasuk untuk program revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia.
Di NTB, sebanyak 230 satuan pendidikan telah mendapatkan alokasi revitalisasi. Pola pelaksanaannya kini dilakukan secara swakelola oleh sekolah dan komite, dengan dana yang langsung ditransfer ke rekening sekolah.
"Model ini diharapkan lebih efektif dan meminimalkan potensi penyimpangan," jelasnya.
Rahardian juga memastikan pemerintah pusat akan membantu pembiayaan PPPK Paruh Waktu yang masa kerjanya diperpanjang mulai Januari 2027. Selain itu, Komisi X DPR RI terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk usulan agar profesi guru ke depan lebih diarahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, anggaran pendidikan nasional yang mencapai lebih dari Rp760 triliun masih memungkinkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami sedang menghitung formulanya agar kesejahteraan guru bisa meningkat secara signifikan demi masa depan pendidikan Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, Ketua Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Wilayah NTB, Asrin, yang juga dosen FKIP Universitas Mataram, menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan penerapan kurikulum yang lebih inklusif sesuai potensi peserta didik.
Ia mendorong perubahan sistem penilaian yang tidak lagi bertumpu pada nilai rata-rata semata, melainkan pada pengembangan bakat dan potensi setiap siswa.
"Ke depan, sistem pendidikan harus mampu melihat potensi anak didik secara lebih utuh, memberikan akses pendidikan tinggi yang setara, serta memperkuat pendidikan vokasi yang mampu membentuk jiwa dan semangat kewirausahaan," ujarnya.(lws)
0 Komentar