Mataram, suarabumigora.com - Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berkomitmen mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission, NZE) pada 2050. Beberapa daerah lain juga telah mendeklarasikan target serupa, seperti Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2050.
Sebagai lembaga pemikir (think tank) yang mendorong percepatan transisi energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung upaya pencapaian NZE melalui pendampingan teknis dan penyusunan strategi transisi energi. Untuk itu, IESR bertemu dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Gubernur NTB pada Rabu (3/6/2026).
Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR, menjelaskan bahwa IESR siap mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam pencapaian NZE 2050, antara lain melalui pengembangan ekosistem pendukung transisi energi dan mendorong investasi energi terbarukan.
Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan kajian Pulau Berbasis 100% Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa berpotensi memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari energi terbarukan, terutama energi surya dengan potensi mencapai 8,64 GW. Selain itu, pengalaman IESR dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan dapat menjadi referensi bagi NTB dalam merancang strategi menuju NZE.
“Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional tersebut,” ujar Fabby.
IESR bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah menerbitkan kajian The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty, yang memuat strategi implementasi pembangunan PLTS 100 GW dan sistem penyimpanan energi baterai.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik dukungan IESR. Menurutnya, NTB memerlukan peta jalan menuju NZE 2050 yang dapat memberikan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Ia juga menegaskan bahwa NTB memiliki potensi energi terbarukan yang besar untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.
“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif ViriyaENB, juga menyampaikan dukungannya agar NTB mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang energi terbarukan dan menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi terbarukan di Indonesia Timur.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB menyampaikan bahwa SDM NTB memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor energi terbarukan, termasuk di pasar Timur Tengah. Ia menyebut banyak tenaga kerja NTB yang memiliki kemampuan berbahasa Arab. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi yang memadai.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama dalam penyusunan peta jalan NZE NTB dan pengembangan kebijakan rendah emisi. Ruang lingkup kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja, serta kawasan industri berkelanjutan.
Diketahui, IESR adalah organisasi think tank yang secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis. IESR terlibat dalam kegiatan seperti melakukan analisis dan penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye tentang topik tertentu, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.(lws)
0 Komentar