Mataram, suarabumigora.com – Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan kunjungan studi banding ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Senin (13/4/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarwilayah guna mendorong keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel di kawasan Sunda Kecil.
Rombongan KI Bali disambut langsung Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, di ruang rapat utama. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah sebagai kunci penguatan tata kelola informasi publik.
“Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi ruang untuk saling belajar dan memperkuat komitmen dalam mengawal keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum pertemuan ini kian relevan karena baik jajaran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun kepemimpinan Diskominfotik NTB sama-sama berada dalam fase awal.
“Komisi Informasi NTB baru dilantik beberapa bulan lalu, begitu juga saya yang baru menjabat. Ini waktu yang tepat untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi,” katanya.
Diskusi kemudian dilanjutkan antara KI NTB dan KI Bali dengan fokus pada pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan layanan informasi publik.
Ketua KI NTB, Sahnam, mengungkapkan bahwa capaian NTB sebagai provinsi informatif dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari sinergi kuat antara Komisi Informasi dan pemerintah daerah.
“Kunci utama kami adalah sinergi. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga kebutuhan dalam pelayanan publik,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan KI Bali yang memilih NTB sebagai lokasi studi banding untuk bertukar praktik baik dalam pengelolaan keterbukaan informasi.
Sementara itu, Komisioner KI NTB, Suaeb Qury, memaparkan sejumlah strategi yang diterapkan di NTB, antara lain penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi, serta edukasi publik secara berkelanjutan.
Menurutnya, harmonisasi kebijakan antarprovinsi di kawasan Sunda Kecil menjadi penting untuk memastikan akses informasi masyarakat tetap terbuka tanpa hambatan.
“Kita berada dalam satu kawasan yang sama, sehingga perlu saling menguatkan dalam membangun keterbukaan informasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, menilai NTB sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
“NTB memiliki sinergi yang kuat antara KI dan Diskominfotik sebagai PPID Utama. Ini yang ingin kami pelajari, termasuk penguatan kelembagaan dan regulasi,” katanya.
Ia menambahkan, KI Bali saat ini tengah fokus memperkuat fondasi kelembagaan, mulai dari aspek regulasi, dukungan anggaran, hingga peningkatan kesejahteraan komisioner serta efektivitas penyelesaian sengketa informasi.
Selain itu, inovasi NTB dalam mendorong keterbukaan informasi hingga tingkat desa turut menjadi perhatian.
“Kami melihat NTB sudah menyentuh level akar rumput melalui pembinaan PPID desa. Ini menjadi referensi penting bagi kami,” tambahnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi serta membuka peluang kolaborasi program ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di kedua provinsi. (lws)
0 Komentar