 |
| Pelantikan 269 Anggota BPD |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu melantik dan mengambil sumpah 269 anggota BPD terpilih dari 33 desa se-Kabupaten Lombok Utara (28/4/2021). Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah tertuang sesuai SK Bupati Lombok Utara untuk periode 2021-2027. Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, Pj Sekda KLU Raden Nurjati, Inspektur Inspektorat Zulfadli, Para Asisten, unsur Kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Setda KLU.
Djohan, usai pelantikan menyampaikan selamat atas dilantiknya para anggota BPD terpilih. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan penghormatan pada desa atas otonomi murninya dengan keberagaman hidup yang tumbuh di masyarakat. Mendorong kelestarian dan kemajuan adat, tradisi yang hidup ditengahnya, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat. Dikatakannya pula, desa dapat mengembangkan potensi dan aset-aset desa guna kesejahteraan, pemerintah yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab.
Lanjut Djohan, dengan adanya undang-undang tersebut, desa dapat inovatif meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan umum, memajukan ekonomi masyarakat sebagai usaha mengatasi kesenjangan dan memperkuat masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek pembangunan.
"Undang-undang desa memberikan otoritas luas dan kemanfaatan yang besar bagi desa seperti adanya kewenangan hak asal-usul, mendorong spirit segenap lapisan berperan aktif, bekerja sama, memacu kebiasaan membangun, bahu-membahu membangun desa," ujarnya.
 |
| Penandatanganan berkas |
Menurutnya, lembaga desa harusnya dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai esensi masalah dan prioritas yang berpihak pada masyarakat, dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.
"BPD adalah lembaga di desa yang menjadi strategis kedudukan dan fungsinya, sebagai legislator hendaknya dapat menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat, dalam menyusun produk hukum di desa. Pelayanan prima dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa khususnya mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa," tandasnya.
Sebagai legislator BPD, tegas Djohan, hendaknya mengawal pelaksanaan pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Koordinasi aktif dengan pemerintah desa dalam percepatan realisasi keuangan dan pembangunan desa, inovasi dan kreatifitas BPD dalam penyusunan regulasi peraturan desa menjadi penting.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 akan dilaksanakan Pilkades bergelombang pada 13 desa se-KLU yaitu 10 desa definitif dan tiga desa induk lainnya, sehingga dibutuhkan peran dan kerja keras bersama, mengawal suksesnya kegiatan tersebut.
Sementara itu, sesaat setelah pelantikan, dihadapan awak media, Djohan menyampaikan BPD adalah perangkat pemerintahan desa, sebagai legislator pada tingkat desa yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Anggotanya adalah tokoh masyarakat terpilih secara demokratis, diharapkan BPD bekerja bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tupoksinya dan sinergi bersama dengan pemdes, sesuai amanah yang diemban. (sat)
0 Komentar