 |
| Foto bersama |
Mataram, suarabumigora.com - Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mewujudkan perempuan yang berdaya, melahirkan anak-anak yang berkualitas dengan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, diwujudkan pembentukan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Hal ini ditegaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, saat meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), didampingi Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Jum’at, (21/02/2020) di Mataram.
Menurutnya, inilah bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan masa depan anak-anak di NTB. Tempat ini akan menjadi wadah untuk konsultasi, memberikan pendidikan dengan sosialisasi, pelatihan dan bahkan advokasi kepada perempuan dan anak.
Menteri PPPA ini juga sangat mengapresiasi pemrov NTB dalam intervensi melalui program unggulannya. Salahsatunya adalah merevitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga. Yang didalamnya melayani ibu hamil, balita, anak, remaja hingga lansia.
“Remaja dan orang tua dapat berkonsultasi ke posyandu keluarga bagaimana tetang pernikahan dibawah umur dan dampaknya bagi bayi, ini salahsatu fungsinya,” terang wanita kelahiran Denpasar Bali ini.
Alumni Universitas Udayana ini juga mengingtakan para orang tua, guru dan semua pihak untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Di era IT yang serba digital ini semua informasi dan konten mudah tersebar didunia maya. Maka perempuan dan anak harus diperhatikan didampingi orang tua ataupun guru dalam penggunaan HP dengan media sosial.
“Banyak kasus sering terjadi berawal dari media sosial remaja berkenalan dan menjadi korban kekerasan. Begitupun bullying terhadap anak-anak tersebar lewat media sosial, karena kadang-kadang karena perilaku akhlak yang jelak, temannya di bullying kemudian direkam untuk main-main dan korbannya depresi,ini menjadi perhatian Bersama sehingga 80 juta anak dapat dilindungi hak dan martabatnya,” ujar politisi PDI-P ini.
Kementerian PPPA, memiliki isu prioritas yang akan menjadi agenda penting untuk diselesaikan. Diantaranya permbedayaan perempuan dibidang kewirausahaan, peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk membetuk UPTD PPPA, dalam menekan dan menfasilitasi serta melindungan perempuan dan anak. Sampai dengan tahun 2019, di 34 provinsi dan 514 kabupaten hanya 56 UPTD PPPA.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, didepan Menteri PPA menuturkan, di NTB pada tahun 2018 ada 1.311 kekerarasan terhadap anak dan perempuan. Baik itu dari yang ringan hingga yang berat. Tetapi tahun 2019, angka tersebut dapat ditekan, turun menjadi 705 kasus.
“Ini pekerjaan rumah yang perlu terus dilakukan agar menekan kasus ini,” tegas Rohmi.
Sehingga, menurut Rohmi, pelayanan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan harus terus didorong. Langkah yang dilakukan adalah memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang peran dan pembedayaan perempuan dan anak yang berkualitas, mandiri, memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Upaya yang dilakukan melalui penguatan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ahlak.
Wanita yang akrab disapa Ummi Rohmi lebih lanjut menjelaskan, Pemrov NTB memiliki program untuk revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga. Ini merupakan terobosan dalam salahsatu upaya menanggulangi permasalahan yang dihadapi ibu dan anak di lingkungan masyarakat juga.
“Di NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu yang sangat banyak. Yakni mencapai lebih dari 7.207 posyandu. Bahkan disetiap desa bisa ditemukan 3 sampai 4 posyandu,” jelasnya didepan Menteri PPA.
Menurutnya hingga akhir tahun 2019, ada sekitar 1000 posyandu yang telah direvitalisasi menjadi posyandu keluarga. Didalamnya memiliki cakupan yang telah dilebur seperti, Posyandu KIA, Posbindu, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan) , Bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya.
“Posyandu keluarga ini menjadi solusi untuk menekan permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Karena dapat melakukan konsultasi permasalahan keluarga bagi ibu dan anak dan dapat menekan pernikahan dini,” ungkap wanita yang dianugerahi wanita inspriasi Indonesia ini.
Disamping itu, Rohmi juga memaparkan tentang kanal pengaduan NTB Care. Ini adalah layanan pengaduan untuk masyarakat NTB. Didalamnya juga memuat informasi.
“Kami ingin mendorong agar perempuan dan anak berani berbicara bila merasa mendapat perlakuan yang tidak baik,” kata Rohmi.
Ia berharap, peran serta, kerjasama dan sinergi semua pihak menjadi kunci untuk mendorong memberikan pelayanan dalam pemberdayaan anak dan perempuan. Karena Perempuan dan anak adalah generaasi masa depan yang akan melahirkan dan melanjutkan generasi yang melanjutkan perjuangan bangsa ini.
Usai peresmian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Kepala DP3AP2KB dan kepala OPD lingkup Pemrov NTB meninjau kantor UPTD PPPA DP3AP2KB Pemrov NTB. (lws)
0 Komentar