Mataram, suarabumigora.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) memperkuat tata kelola perikanan kolaboratif (co-management) guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan NTB.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) 2026 yang diikuti 107 pemangku kepentingan sektor perikanan di Hotel Aston Inn, Kota Mataram pada Selasa, (30/6)
Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk membahas penguatan pengelolaan perikanan, mulai dari pemantauan data, perlindungan satwa laut dilindungi, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga peningkatan kualitas komoditas perikanan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, dan pelaku usaha dalam memperkuat basis data sebagai landasan penyusunan kebijakan.
"Kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk mengisi kekosongan data yang penting untuk perumusan kebijakan," ujarnya.
Iqbal juga mengarahkan agar KPBP tahun ini fokus membangun mekanisme pengelolaan perikanan yang lebih presisi melalui koordinasi lintas sektor, mengingat karakteristik perikanan NTB yang sangat beragam.
Direktur MDPI, Yasmine Simbolon, menjelaskan bahwa pendekatan pengelolaan perikanan di NTB kini mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, cakalang, dan tongkol, kini tata kelola diarahkan pada pendekatan berbasis ekosistem.
"Karakteristik perikanan NTB bersifat tropis dan saling berinteraksi dengan beragam spesies. KPBP yang awalnya hanya berfokus pada tata kelola spesies tuna kini bergeser menjadi tata kelola berbasis ekosistem yang kolaboratif," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov NTB didukung MDPI bersama enam mitra strategis, yakni Wildlife Conservation Society (WCS), AP2HI, FIP2B NTB, Lembaga Juang Ruang Lestari (JARI), Kebersamaan untuk Lautan (KUL), dan Konservasi Indonesia.
Hasil rekomendasi KPBP nantinya akan disampaikan kepada Gubernur NTB sebagai pelengkap profil kelautan dan perikanan daerah sekaligus menjadi referensi penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
"Rumusan aksi yang disusun oleh Komite akan diimplementasikan dan dibawa ke dalam pertemuan UPP-WPNRI sebagaimana telah dilakukan pada tahun 2025," kata Yasmine.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Syahril Abd. Raup, menilai forum KPBP menjadi jembatan penting antara pemerintah pusat dan pelaku perikanan di daerah.
"Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saling bertukar umpan balik. Di tingkat nasional, forum seperti ini telah mewadahi berbagai kesepakatan, termasuk relaksasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur karena kementerian dapat berdialog langsung dengan pelaku perikanan di tingkat hulu," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, ST., M.Si., menegaskan bahwa NTB memiliki posisi strategis karena berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores.
Menurutnya, posisi tersebut harus didukung dengan tata kelola perikanan yang mampu menghasilkan komoditas berdaya saing internasional.
Muslim juga mengapresiasi keberhasilan MDPI mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga memperoleh sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris.
"Dua WPP ini memberikan posisi strategis bagi NTB. Karena itu, tata kelola komoditas perikanan kita harus mampu bersaing secara internasional. Kami mengapresiasi MDPI atas capaian sertifikasi MSC untuk pengelolaan tuna di WPP 713," katanya.
Ia turut memberikan apresiasi kepada berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) yang selama ini aktif mendampingi masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi tersebut dinilai berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tercatat, pertumbuhan PDRB sektor terkait meningkat dari 2,4 persen pada 2023 menjadi 4,26 persen pada 2024.
Selain membahas pengelolaan sumber daya perikanan, Muslim juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi. Kendala utama berasal dari belum dimilikinya dokumen E-Pas Kecil, yang proses penerbitannya bergantung pada pengukuran kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Melihat jumlah nelayan di NTB yang mencapai lebih dari 60 ribu orang, Pemprov NTB berkomitmen mengambil alih koordinasi penyelesaian dokumen tersebut bersama pemerintah kabupaten/kota.
"Mulai tahun ini kami berkomitmen bersama seluruh kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan E-Pas Kecil. Pengurusannya tidak lagi dilakukan secara personal oleh nelayan, tetapi akan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota," tegas Muslim.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena E-Pas Kecil merupakan syarat utama bagi nelayan untuk mengakses aplikasi X-Star sebagai dasar pembelian BBM bersubsidi.
Melalui kebijakan ini, Pemprov NTB berharap dapat memangkas hambatan birokrasi sekaligus memastikan nelayan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan dan fasilitas yang mendukung produktivitas usaha perikanan secara berkelanjutan.(lws)
0 Komentar