Jakarta, suarabumigora.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dalam upaya mempercepat penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial. Kolaborasi ini dibahas dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.
Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB H. Ahsanul Khalik serta Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti. Sementara Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Men hadir bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Pemberdayaan Masyarakat Adrianus Alla.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial memaparkan sejumlah pembenahan mendasar yang tengah dilakukan Kemensos, terutama dalam penataan sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Gus Men, pengelolaan dan validasi data bantuan sosial kini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai wali data nasional, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
“Ini arahan langsung Bapak Presiden agar data bantuan sosial benar-benar valid, sehingga masyarakat yang berhak tidak terlewat dari penerima bantuan,” ujar Gus Men.
Selain pembenahan data sosial, Kemensos juga memaparkan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang berasal dari Desil 1 dalam basis data sosial nasional. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, asrama, pakaian, makan hingga layanan kesehatan ditanggung oleh negara.
Selain pendidikan formal, para siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter serta pelatihan keterampilan agar siap melanjutkan pendidikan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Bagi siswa berprestasi, pemerintah juga menyiapkan jalur beasiswa ke perguruan tinggi terbaik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial juga menjelaskan program pembangunan Kampung Nelayan, yang saat ini telah mulai diterapkan di Kabupaten Indramayu bagi sekitar 100 kepala keluarga nelayan.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menyampaikan bahwa selain bersilaturahmi, kunjungannya juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping program bertugas melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran.
Miq Iqbal menjelaskan, pendekatan pengentasan kemiskinan di NTB dilakukan melalui orkestrasi berbagai sumber daya pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Intervensi dalam program Desa Berdaya dilakukan pada dua level, yakni keluarga dan desa. Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp7 juta untuk mengembangkan usaha produktif, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, maupun pengembangan greenhouse yang dapat memasok kebutuhan pangan bagi program makan bergizi gratis.
Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan, seperti pembangunan jalan usaha tani, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur NTB juga mengusulkan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa sebagai pusat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintah.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk menghadiri Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.
Pada kesempatan tersebut, Kemensos juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Kemensos menyatakan kesiapan membantu pembangunan dua lokasi Kampung Nelayan di NTB. Setiap lokasi direncanakan dibangun di atas lahan sekitar satu hektare dengan konsep permukiman nelayan terpadu yang mencakup sekitar 100 unit rumah, fasilitas sosial, tempat ibadah, serta ruang bermain anak.
Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Baznas dan dukungan CSR sektor swasta, sehingga masyarakat nelayan yang rentan terdampak banjir rob maupun abrasi dapat direlokasi ke permukiman yang lebih layak dan aman.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Apapun program Kementerian Sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, NTB siap menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Pertemuan ini menandai penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi di Nusa Tenggara Barat.*
0 Komentar