Jakarta, suarabumigora.com -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi di Kabupaten Sumbawa dengan nilai investasi sekitar Rp1,2 triliun.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, serta disaksikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, serta Kepala Bappeda NTB.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi di sektor peternakan, tetapi juga strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujarnya.
Menurut Miq Iqbal, selama ini sektor strategis industri perunggasan seperti penyediaan bibit ayam (day old chick/DOC) dan pakan masih didominasi pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka bertahan namun sulit berkembang.
Melalui pengembangan industri ayam terintegrasi, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih dipenuhi dari luar daerah.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan mendorong permintaan produk peternakan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.
Karena itu, pembangunan industri ayam terintegrasi dinilai penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Gubernur NTB juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut, terutama dalam penyediaan infrastruktur, konektivitas logistik, serta penguatan ekosistem usaha peternakan.
MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
Proyek tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.
Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas untuk mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik dan distribusi yang luas.
Saat ini ID FOOD memiliki 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.
Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin. Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.
Peternak juga akan memperoleh pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui pembangunan fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk yang selanjutnya dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Yang kita bangun bukan sekadar fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.
NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi penggerak baru ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat.*
0 Komentar