Lombok Barat, suarabumigora.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap ke-4 resmi diluncurkan di Halaman Pondok Pesantren Darul Qur'an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026).
Peresmian ini mencakup 41 unit SPPG, dengan rincian 36 unit di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat yang juga hadir di acara peresmian SPPG.
Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Tim Konsultan dan Akselerasi Program bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk oleh PBNU.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyatakan bahwa peresmian di NTB ini adalah rangkaian keempat setelah sebelumnya dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang. Hingga saat ini, hampir 200 unit SPPG telah beroperasi di bawah jaringan PBNU.
"Sekian ratus unit lagi sedang berproses dalam sistem BGN. Insya Allah tidak lama lagi target 1.000 SPPG yang dicanangkan bersama Ketua BGN bisa tercapai," ujarnya.
Ia menekankan bahwa fokus utama program ini bukan sekadar angka statistik, melainkan kualitas layanan dan gizi bagi para santri.
"Kita harus menjaga kualitas gizi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka ini adalah masa depan bangsa," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut hangat inisiatif ini. Ia menilai program MBG telah mengubah paradigma ekonomi daerah dengan menciptakan permintaan (demand) di tingkat hilir terlebih dahulu.
"Dulu, petani ragu menanam karena takut tidak ada pembeli. Sekarang, Presiden menciptakan permintaannya dulu. Di pasar, pedagang sayur kini punya posisi tawar tinggi karena barang mereka pasti diborong untuk kebutuhan SPPG," ungkapnya.
Namun, ia juga mengingatkan tantangan inflasi akibat tingginya permintaan yang belum sebanding dengan pasokan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov NTB berencana melakukan investasi besar-besaran mulai Mei mendatang.
"Kita akan genjot produksi pangan masyarakat melalui pengembangan greenhouse kolektif dan rumah tangga, budidaya ikan sistem bioflok, hingga optimalisasi ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG," tambahnya.
Lebih jauh, Lalu Iqbal melihat SPPG sebagai pintu masuk menuju kemandirian ekonomi pesantren atau closed-loop ecosystem. Dengan adanya SPPG, pesantren memiliki penghasilan tetap (fixed income) dan bisa memberdayakan jamaah sebagai pemasok bahan baku.
"Jika jamaah mengelola ayam petelur atau cabai untuk memasok kebutuhan dapur di dalam pesantren sendiri, maka terjadi perputaran ekonomi internal yang kuat. Pesantren tidak lagi bergantung pada bantuan luar," jelasnya.
Visi ke depannya, SPPG diharapkan memicu munculnya industri derivatif di lingkungan pesantren, mulai dari pabrik roti hingga peternakan sapi perah.
"Jika target seribu dapur ini tercapai, ini akan menjadi awal penguatan ekonomi keumatan yang luar biasa," pungkasnya.(lws)
0 Komentar