Mataram, suarabumigora.com - Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik menjadi keynote speaker pada kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas Provinsi NTB, bertempat di Hotel Lombok Raya pada Selasa (12/12/23).
FGD yang yang digelar Perkumpulan Ohana Indonesia, Dr. AK sapaan akrabnya menyampaikan komitmen pemerintah provinsi NTB dalam mewujudkan NTB sebagai daerah ramah disabilitas, penanganan disabilitas menjadi salah satu program pemerintah NTB bahkan menjadi salah satu misi yang harus diwujudkan.
Ditambahkan, setelah hadirnya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
"Pemprov NTB terus berikhtiar untuk memenuhi berbagai hak disabilitas yang sesungguhnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya," ungkapnya.
Dalam pemenuhan hak-haknya itu mulai dari bagaimana pemenuhan akses pada ruang-ruang publik, hak pendidikan, hak kependudukan, hak kesehatan, hak untuk layak hidup, pemenuhan alat bantu dan lain sebagainya.
"Pemprov berkomitmen apabila RAD ini terbentuk, maka bisa menjadi acuan kerja bersama untuk bersinerginya pemerintah dengan stakeholder lainnya dalam melihat dan mengayomi masyarakat disabilitas secara terstruktur dan terukur," pungkasnya.
Dr. AK berpesan penanganan pemenuhan hak-hak disabilitas harus jauh dari kepentingan politik. Tidak boleh ketika memberikan alat bantu kemudian dikaitkan dengan kepentingan politik. Hal ini menjadi perhatian pemerintah NGO/LSM yang bergerak pada bidang disabilitas dan aktivis disabilitas.
Turut hadir beberapa perangkat daerah, Kemendagri RI, NGO/LSM dan aktivis Disabilitas.(lws)
0 Komentar