 |
| Tabulasi data tingkat serapan anggaran NTB |
Mataram, Suara Bumigora - Serapan anggaran hingga 18 April ini masih sangat rendah, baru 14,82 % yang direalisasi dari target sekitar 23 %. Kemudian fisik realisasinya hanya 16,85 % dari target 25 %. Capaian ini menunjukkan kinerja pemerintahan baru masih terlihat sangat lamban.
Salah satu penyebab rendahnya serapan angaran ini adalah lambannya dalam proses pengajuan tender. Sampai saat ini hanya 3 paket tender yang sudah selesai dari 118 paket tender, kemudian baru 18 paket yang sedang tender dan 24 paket yang sedang dalam proses verifikasi dokumen. Sedangkan yang belum mengajukan tender sebanyak 73 paket.
Selain itu, pemicu serapan anggaran lemah adalah budaya kerja pemerintah yang selalu kejar target di akhir tahun, cara ini sangat tidak efektif, “belum ada terobosan yang mengejutkan dari pemerintahannya Gubernur Zul dalam pencapaian kinerja, masih terlihat mewarisi cara-cara kerja lama yang selalu kejar target di akhir tahun” tegas Jumi Jumaidi, Peneliti FITRA NTB.
Hal ini menjadi tugas penting bagi Gubernur baru jika ingin visi NTB gemilang tercapai, karena kami berkeyakinan visi ataupun rencana kerja tidak akan tercapai jikalau pemerintahan sendiri lamban dan malas-malasan dalam bekerja, “sebagai Gubernur baru, persoalan ini harus menjadi perhatian serius”, kata Jumaidi.
“Kami juga perlu ingatkan, bahwa kejar target di akhir tahun sebetulnya meningkatkan risko akibat kurang kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dikerjakan dalam waktu terbatas”, jelas Jumaidi kembali mengingatkan.
Fitra juga menaruh perhatian pada tiga Dinas yang serapan anggarannya pada triulan pertama ini sangat rendah. Tiga Dinas ini bisa dikatakan sebagai tumpuan kesejahteraan masyarakat, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Dinas PUPR hingga 18 April yang baru teralisasi hanya 4,14 % dari target 22,31 % sedangkan untuk fisik baru terealisasi 9,9 %, kemudian Dinas pertanian dan Perkebunan baru 5,43 % yang direalisasi dari target 19,74 % dan untuk realisasi fisik baru 5,84%. Sedangkan untuk BPSDM baru direalisasi sekitar 9,54% dari target 25%, dan realisasi fisik baru 10%.
“Terpenting saat ini adalah bagaimana agar Gubernur memastikan semua Dinas bekerja dengan maksimal dengan mengedepankan prinsif kerja yang efektif dan efisien” tutup Jumaidi. (sat)
0 Komentar