Mataram, suarabumigora.com - Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menghadiri Pembukaan Rapat Pembahasan Program Kerja serta Komitmen Pencapaian Universal Coverage Jamsostek Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan 2026, bertempat di Lombok Astoria Hotel, pada Jumat, (25/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub menegaskan pentingnya komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendukung penganggaran universal coverage, khususnya dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025.
“Kita ketahui bersama dalam kondisi efisiensi sesuai dengan instruksi presiden, hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi tentunya merasakan permasalahan yang sama. Tetapi menyangkut dengan BPJS ini harus ada penyampaian kepada pimpinan daerah akan pentingnya keberpihakan anggaran kita terkait masalah ini,” pesan Wagub.
Menurutnya, menjadikan universal coverage BPJS Ketenagakerjaan sebagai skala prioritas adalah salah satu langkah untuk menekan angka stunting dan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, Wagub berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala untuk memetakan permasalahan dan merumuskan solusinya.
“Yang harus kita lakukan bersama di kabupaten kota yaitu penganggaran APBD yang terdiri dari penganggaran untuk pekerja rentan atau pekerja miskin ekstrem melalui APBD Perubahan,” pesan Wagub.
Wagub juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan monitoring terhadap keseriusan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program perlindungan pekerja rentan, baik dalam APBD Perubahan 2025 maupun APBD Murni Tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja rentan dan miskin ekstrem.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTB, Nasrullah Umar dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Juni 2025, capaian kepesertaan baru mencapai 30,7 persen dari target nasional 62 persen. Dari total potensi 1,9 juta tenaga kerja di NTB, baru 55 persen yang terlindungi.
“Surat edaran dari Mendagri sudah ada, agar daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan untuk memastikan capaian coverage bisa diraih,” ujar Nasrullah.
0 Komentar