Breaking News

6/recent/ticker-posts

Tresnahadi: Kasus PMK Nol, KLU Zona Hijau | Suara Bumigora

 

Kepala DKPPP KLU Tresnahadi

Lombok Utara, suarabumigora.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Tresnahadi menyatakan, saat ini angka kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Lombok Utara tidak ada alias "Nol". Dengan kondisi tersebut, Lombok Utara menjadi zona hijau PMK. Hal tersebut diungkap Tresnahadi saat rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian PMK Kabupaten Lombok Utara, Kamis (1/12/2022) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara. 


" Kasus PMK kita nol saat ini, dan Lombok Utara menjadi zona hijau," terang Tresnahadi. 


Kendati nirkasus, dan sudah kembali ke zona hijau, menurut Tresnahadi, pemerintah daerah mesti tetap waspada. Pasalnya, dikhawatirkan ancaman PMK muncul dari ternak luar KLU yang dibawa masuk. Oleh karenanya, kata Tresnahadi, pengawasan lalu lintas ternak tetap diperketat. 


"Kita di sini memang sudah aman, tapi nanti kita tidak tahu, bisa jadi ancaman muncul dari luar. Makanya pengawasan tetap kita perketat," tegasnya. 


Pada rakor tersebut, Tresnahadi memaparkan, angka kasus PMK selama ini di KLU berjumlah lebih dari 20 ribu, dengan rincian Sapi 21.188 ekor, Kerbau 117 ekor, dan Kambing 309 ekor. Kemudian angka kesembuhan mencapai 21.085 ekor Sapi, 117 ekor Kerbau, dan 307 ekor Kambing. 50 ekor Sapi dinyatakan mati, dan 53 ekor dipotong paksa. Sementara, hingga 29 Nopember 2022, tidak tercatat ada kasus baru PMK di KLU. 


Tresnahadi saat memberikan pemaparan

"Angka kesembuhannya lebih dari 90 persen. Sampai akhir Bulan Nopember tidak ada kasus lagi," katanya. 


Sementara itu, pihak DKPPP KLU sendiri kini tengah fokus melakukan vaksinasi dan pemasangan eartag (penanda telinga) untuk ternak yang sudah divaksin. Menurut Tresnahadi, sebagian ternak sudah tervaksin dosis pertama dan sebagian sudah mendapatkan dosis ke-dua. 


"Sebagian ada juga yang sudah dapat dosis ke-dua," urainya. 


Realisasi vaksin PMK, lanjut Tresnahadi, untuk Kecamatan Bayan sebanyak 12.507 ekor. Di kecamatan Kayangan sebanyak 12.494 ekor, Kecamatan Gangga sebanyak 10.421 ekor, Kecamatan Tanjung 5.955 ekor dan Kecamatan Pemenang 2.551 ekor.


"Jadi totalnya itu 43.928 ekor, realisasi vaksin sampai 24 November 2022," ujarnya.


Dikatakannya, realisasi penandaan ternak sudah mencapai 1.138 ekor. Di Kecamatan Bayan sebanyak 446 ekor, terdiri dari 312 ekor sapi jantan dan 134 ekor sapi jantan. Di Kecamatan Kayangan sebanyak 361 ekor, terdiri dari 165 ekor sapi jantan dan 196 ekor sapi betina.


Para peserta rakor

Di Kecamatan Gangga sebanyak 58 ekor, terdiri dari 9 ekor sapi jantan dan 49 ekor sapi betina. Di Kecamatan Tanjung sebanyak 273 ekor, terdiri dari 85 ekor sapi jantan dan 188 ekor sapi betina. 


"Sedangkan untuk Kecamatan Pemenang masih kosong," sambungnya.


Menururnya, masih banyak peternak yang takut terhadap penandaan ternak dan vaksinasi tersebut. Berbagai isu muncul dari keguguran kehamilan ternak akibat vaksin, muncul berbagai penyakit, telinga robek akibat penandaan, dan lain sebagainya. Namun dengan tegas, Tresnahadi menyanggah hal tersebut. 


"Banyak isu di bawah, tapi sudah kita buktikan dengan pemeriksaan medis, sehingga tidak benar ternak mengalami penyakit atau keguguran akibat vaksin," tegasnya. 


Sementara itu, sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian ternak yang tidak divaksin atau tidak memiliki eartag tidak akan diberikan pelayanan ternak oleh pemerintah. Sehingga vaksinasi dan pemasangan eartag merupakan syarat wajib mendapatkan pelayanan ternak, seperti pelayanan kesehatan, inseminasi buatan, dan lainnya. 


Ia juga menegaskan, sebenarnya angka realisasi penandaan ternak sudah jauh melampaui angka yang disebutkannya dari data satgas tesebut. Namun, sebagian besar data belum bisa diinput dikarenakan kendala teknis seperti aplikasi yang sulit diakses, sinyal internet yang masih kurang bagus di beberapa daerah, dan kendala -kendala teknis lainnya. 


"Capaian kita sudah lebih besar dari ini, tapi belum bisa diinput ke aplikasi, karena susah dibuka," tutupnya. 


Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu, dalam sambutannya saat rakor tersebut, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Satgas Pengendalian PMK Kabupaten Lombok Utara. Ia menilai pengendalian PMK di Gumi Tioq Tata Tunaq, cukup berhasil, terbukti dengan tidak adanya kasus PKM saat ini dan KLU kenjadi zona hijau. 


"Ini kinerja satgas yang baik, capaiannya sudah jelas, kita tidak memiliki kasus, dan masuk zona hijau. Namun, satgas ini harus tetap ada untuk pengawasan dan pengendalian ancaman, jika-jika nanti terjadi kembali, kita harus tetap waspada," tegas Bupati Djohan. (sat)

Posting Komentar

0 Komentar