 |
| Wapres RI, Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum di Universitas Mataram |
Mataram, suarabumigora.com - Agenda perdana kunjungan Wakil Presiden ke NTB, KH Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum dengan tema "Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa" kepada 1.500 mahasiswa di Gedung Aditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram, (20/2/2020).
Dalam ceramahnya, Ma'ruf menjelaskan, penanganan radikalisme dapat dimulai dari institusi pendidikan, terutama di kampus. Pasalnya kampus bukan hanya tempat belajar tetapi juga membangun karakter bangsa.
"Kampus selain tempat belajar juga sebagai tempat yang tepat membangun karakter anak bangsa," ujar Ma'ruf.
Dalam paparannya, Ma'ruf menjelaskan, Radikalisme dalam pengertian negatif yakni seseorang atau kelompok tertentu yang memanfaatkan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Pemerintah sepakat menyebutnya dengan Radikal Terorisme. Ada beragam jenis radikal terorisme, di antaranya radikal torisme mengenai agama, supermasi etnis, kelompok tertentu, dan lain sebaginya. Akan tetapi saat ini radikalisme agama menjadi yang paling sering digunakan utk menjustisifikasi kekerasan.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia tersebut juga menjelaskan perbedaan antara radikalisme dan radikalisasi. Radikalisme yakni mengenai cara berpikir, sementata radikalisasi merupakan transfer cara berfikir yg menyetujui kekerasan utk tujuan tertentu.
"Oleh karna itu upaya menangkal radikalisme harus dimulai dari upaya menangkal cara berpikir radikal dan memutus proses transfer cara berpikir radikal tersebut dari satu orang ke orang yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yg lain," jelasnya di hadapan para mahasiswa.
Sementara itu, Wapres membahas mengenai isu Khilafah yang sempat memanas di tanah air. Wapres meminta agar masyarakat tidak lagi meributkan soal isue tersebut, karena khilafah bukan ditolak oleh Republik Indonesia, melainkan Tertolak.
"Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakan mitsah alwatoni yaitu sebagai NKRI. Umat islam tidak boleh melanggar kesepakatan," tuturnya sembari berharap kampus dapat menyampaikan lebih banyak narasi toleransi patriot dan bela negara.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, dalam kesempatan tersebut juga memaparkan, merubah cara pandang atau merubah mindshet cara berpikir merupakan fungsi pendidikan, pengalaman, dan teman berinteraksi. Pemerintah Provinsi NTB dalam salah satu program unggulannya membetikan beasiswa kepada 1000 putra putri terbaik daerah untuk menuntut ilmu di Luar Ngeri. Pemberian beasiswa ke luar negeri tersebut, dijelaskan Zul, merupakan salah satu upaya pemerintah daerah NTB untuk menangkal radikalisme dan intoleransi.
"Kami memberikan 1000 beasiswa ke luar negeri bukam karena NTB kelebihan uang atau karena kualitas pendidikan dalam negeri yang tidak lebih baik dari luar negeri. Ini karena, saat di luar negeri anak-anak tidak lagi menyebut suku mereka tetapi sebagai bangsa indonesia. Rasa Nasionalisme jadi lebih besar," tutur Zul.
Sementara itu, Rektor Unram, Lalu Husni, mengatakan bahwa kuliah umum dengan tema "Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa" merupakan tema yang tepat. Untuk memupuk rasa nasionalisme dan menangkal paham radikalisme di kalangan mahasiswa.
"Tentunya membutuhkan upaya-upaya preventif untuk penangannya karena sangat berbahaya dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya.
Selain membahas radikalisme, Rektor Unram, juga berharap wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mataram yang selama ini tertunda akibat adanya moratorium. Dari seluruh Program Studi (prodi) yang ada, terdapat tiga Prodi yaitu Sosiologi, Hubungan Internasional dan Komunikasi yang belum bisa berdiri di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karena terbentur kebijakan moratorium.
"Padahal proses permohonan izin pendirian fakultas tersebut jauh sebelum keluarnya kebijakan moratorium," jelas Husni.
Husni berharap Wapres dapat membantu pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) tersebut, sebab cukup sulit untuk memerjer ketiga prodi tersebut ke fakultas yang sudah ada, karena tidak ada fakultas yang serumpun basis keilmuannya.
Merespon harapan Rektor Unram, Wapres berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan Kemendikbud. (lws)
0 Komentar