Mataram, suarabumigora.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama MIM Foundation berkolaborasi mengembangkan wakaf produktif untuk mewujudkan Kota Mataram sebagai salah satu dari 10 Kota Wakaf 2025 di Indonesia.
Analis Pengembangan Ekonomi dan UMKM BI Perwakilan NTB, Alpin Hasani, menjelaskan bahwa BI telah melaksanakan berbagai riset dan program sebagai wadah penggerak ekonomi syariah, termasuk penguatan sektor wakaf produktif.
“Wakaf merupakan instrumen ekonomi syariah yang produktif. Kendalanya, pemahaman masyarakat masih rendah. Karena itu, BI mendukung peningkatan literasi dan pemberdayaan nazir melalui kampanye Satu Wakaf Indonesia,” ungkap Alpin.
Melalui kerja sama dengan MIM Foundation, BI NTB menjalankan sejumlah program wakaf produktif, seperti Wakaf Farm dan program inovatif lainnya. Alpin menambahkan, gerakan wakaf harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, bukan sekadar amal jariyah. Aset wakaf, baik berupa tanah maupun uang, memiliki potensi besar jika dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
Direktur MIM Foundation, M. Rom Saifudin, menyoroti masih rendahnya tingkat literasi wakaf di NTB yang berada di posisi menengah ke bawah secara nasional.
“Ini menjadi PR bersama karena tingkat literasi wakaf NTB masih kalah dibanding provinsi lain, bahkan dengan Bali dan Papua. Ke depan, dengan Mataram sebagai kota wakaf, edukasi dan literasi wakaf harus lebih ditingkatkan,” jelasnya pada kegiatan Konferensi Pers Gathering Media Kota Wakaf, di Resto Titik Kumpul Kota Mataram (27/10).
Romi juga menambahkan, tantangan lain yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah nażir wakaf di NTB. Karena itu, MIM Foundation mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi terbentuknya nażir berbadan hukum yang memiliki Kartu Tanda Kenaziran, sebagai syarat legal dalam pengelolaan dan pengumpulan dana wakaf.
“Alhamdulillah sudah ada program Wakafarm untuk penanganan gizi buruk dan stunting, berupa telur omega-3 dan telur ayam biasa. Ke depan, kami juga menyiapkan program Wakacil (Wakaf untuk Usaha Mikro dan UMKM) serta Wakapi (Wakaf untuk menyerap kopi-kopi lokal),” ujarnya.
Perwakilan Pemerintah Kota Mataram menilai, potensi wakaf di daerah ini sangat besar dan manfaatnya dapat menjangkau lebih luas dibanding penerima zakat konvensional.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat penting untuk memperkuat ekosistem wakaf. Melalui program ini, ekonomi masyarakat, UMKM, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkat, bahkan membantu menurunkan angka stunting di Kota Mataram,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Mataram, H. Hamdun, menyebutkan potensi infaq dan sedekah juga perlu digerakkan sebagai bagian dari penguatan wakaf.
“Wakaf di masa Rasulullah digunakan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, gerakan wakaf di Mataram harus dimasifkan agar menjadi program pemberdayaan berbasis wilayah,” tegasnya.
Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Mataram, H. Mukhtar, menambahkan, hingga kini terdapat hampir 700 bidang tanah wakaf yang perlu segera disertifikatkan. BWI berperan membina para nazir agar lebih amanah dan profesional dalam pengelolaan aset wakaf.
“BWI hadir sebagai lembaga independen dan rujukan masyarakat terkait informasi perwakafan. Harapannya, pengelolaan wakaf, baik tanah maupun uang, bisa memberikan manfaat nyata bagi umat,” jelasnya.
Dengan sinergi BI, MIM Foundation, Kemenag, dan Pemkot Mataram, penguatan wakaf produktif diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Kota Mataram sebagai Kota Wakaf 2025, sekaligus menjadi model keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional.(lws)
0 Komentar