Breaking News

6/recent/ticker-posts

Dinsos Sumatera Barat Studi Implementasi ke Dinsos NTB | Suara Bumigora


Mataram, suarabumigora.com - Kepala Dinas Sosial Prov NTB H.Ahsanul Khalik didampingi Kepala Bidang Rehsos, Penyuluh Sosial, dan beberapa Pejabat Fungsional Pekerja Sosial, menerima kunjungan sebanyak 62 orang rombongan dari Dinas Sosial Sumatera Barat, bertempat di Kantor Dinas Sosial NTB, Mataram (19/12/23).


Dr. Aka sapaan akrab Kadis Sosial tersebut menyebutkan kunjungan Dinas Sosial Sumatera Barat dalam rangka studi implementasi pengelolaan pelayanan sosial dan pelaksanaan pengumpulan barang dari undian berhadiah untuk bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu.


"Kunjungan kali ini merupakan kunjungan kedua kali nya pada bulan Desember 2023 setelah sebelumnya pada Hari Kamis, 14 Desember 2023 dilakukan kunjungan oleh Kepala Dinas Sosial Sumtera Barat bersama Anggota DPRD Sumatera Barat dan 13 orang pekerja sosialnya," terangnya.


Pihak Dinsos Sumatera Barat melalui Kabid Pemberdayaan Sosialnya, menyampaikan berkepentingan berkunjung ke Dinsos NTB ingin menyerap informasi terkait pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBe karena NTB dinilai bagus dalam penanganan kasus rujukan/laporan dari masyarakat terkait PPKS yang memerlukan perlindungan sosial yang melibatkan NTB Care dan kemampuan dalam mencari sumber pendanaannya. Termasuk maksimalnya peran pilar sosial dan Satgas P3S yang dibentuk Dinsos NTB dalam merespon laporan yang masuk dan menyelesaikan kasus.


Ditambahkan Kadisos NTB bahwa Dinas Sosial menginisiasi dan mendorong pola koordinasi yang efektif dengan instansi/OPD terkait termasuk Baznas dan dunia usaha dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).


Disampaikan juga bahwa pentingnya atensi langsung melalui kebijakan kepala daerah dalam merespon penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, dan Gubernur  NTB sangat aware dan care terhadap laporan dari masyarakat terkait PPKS yang harus segera ditangani, sehingga direktif pimpinan daerah diikuti oleh instansi/OPD terkait dalam penanganan PPKS yang dilaporkan masyarakat.(lws)

Posting Komentar

0 Komentar