 |
| I Wayan Juliada menunjukan gudang logistik BPBD KLU |
Lombok Utara, suarabumigora.com - Lombok Utara merupakan daerah rawan bencana, setiap tahun banjir, longsor, kebakaran, dan kekeringan hampir tidak pernah absen melanda daerah dengan selogan "Tioq Tata Tunaq" ini. Banjir menggenangi berbagai pemukiman warga, bahkan di awal tahun lalu banjir merendam rumah warga di enam titik di dua kecamatan dalam satu malam. Belum pudar pula ingatan kita tentang kebakaran yang terjadi di gili Trawangan dan gili Air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) M. Zaldy Rahadian sempat mengatakan kepada media, bahwa titik kekeringan reguler di Lombok Utara sekitar 20 titik, kemudian titik insidentil ada sekitar 25 titik. Hal tersebut makin menambah daftar panjang potensi bencana di Lombok Utara.
Disayangkan, kondisi kekhawatiran terhadap potensi bencana tersebut tidak didukung dengan kelengkapan logistik kebencanaan yang cukup. BPBD KLU menyatakan, pihaknya sudah tidak memiliki logistik-logistik kedaruratan seperti selimut, tikar, terpal, tenda, bahkan makanan siap saji pun tidak ada.
"Hanya ada anggaran untuk air mineral dan mie instan, itu pun nanti direalisasikan pada anggaran perubahan, kurang-lebih Rp 100 juta," ujar Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana, sekaligus Plt Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD KLU, I Wayan Juliada, saat ditemui media, Senin (29/8/2022).
Juliada menyatakan, anggaran untuk kedaruratan dan logistik sejatinya telah diajukan di anggaran murni Tahun 2022. Namun hal tersebut tidak diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU. Pada anggaran perubahan ini pun, kata Juliada, pihaknya telah mengajukan sejumlah anggaran untuk pemenuhan logistik kedaruratan, namun yang diterima oleh Bappeda KLU hanya anggaran untuk pembelian air mineral dan mie instan.
"Anggaran murni 2022 sudah kita ajukan, dicoret sama Bappeda, di perubahan tahun ini juga kita ajukan, tapi disetujui hanya untuk air mineral dan mie instan," paparnya.
Menurut Juliada, dengan banyaknya potensi bencana di KLU, kondisi ini cukup kontras dengan persiapan logistik yang dimiliki BPBD. Menurutnya, anggaran untuk BPBD tahun ini lebih dianggarkan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang bentuknya seperti sosialisasi. Namun ketika bencana datang, pihaknya mengaku tidak ada logistik darurat yang bisa diberikan kepada penyintas.
"Sekarang ini ada anggaran itu untuk KIE saja, tapi kan kalau ada bencana kami bingung mau bawakan apa untuk masyarakat," jelas Juliada.
 |
| Ketua DPRD KLU Artadi |
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda KLU Parihin menyampaikan, sejatinya tidak ada anggaran BPBD KLU yang dihapus atau ditolak oleh pihaknya. Namun, pemda sedang mengalami keterbatasan anggaran, sehingga anggaran-anggaran itu sebagian difokuskan untuk pembangunan jalan dua jalur di Kota Tanjung, dan sebagian lagi untuk hal-hal lain yang menurut Parihin, sifatnya lebih mendesak.
"Kami tidak mencoret, ini ada pembangunan jalan dua jalur itu yang menjadi prioritas pusat, kami anggarkan untuk itu, dan sisanya ke porsi lain yang lebih mendesak," ujar Parihin.
Ia menjelaskan, tidak dialokasikannya anggaran logistik kedaruratan pada anggaran murni Tahun 2022 oleh Bappeda, lantaran menurutnya, pihak BPBD KLU terlambat mengajukan rencana anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya tidak meloloskan pengajuan BPBD KLU terkait logistik.
"Mereka terlambat mengajukan, itu sebabnya kami porsikan untuk hal lain yang lebih dahulu diajukan. Selain BPBD masiih banyak juga OPD yang belum mendapat anggaran, karena memang terbatas," paparnya, saat ditemui pada Selasa (30/8/2022).
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU Artadi, menyayangkan hal tersebut. Dengan tegas, Artadi menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak perlu berdebat, apalagi ada coret-mencoret anggaran untuk kebutuhan logistik kebencanaan. Katanya, logistik kebencanaan mesti ada dan siap siaga. Kendati pihaknya tidak mengharapkan adanya bencana.
"Tidak ada lagi corat-coret anggaran untuk logistik kebencanaan, itu mutlak harus ada. Jangan diperdebatkan apalagi dievaluasi, itu mengenai hal darurat," jelas Politisi Partai Gerindra itu.
Ia memberikan perumpamaan, logistik kebencanaan seperti halnya mobil tangki pemadam kebakaran, harus tersedia meskipun tidak ada kebakaran.
"Kita tidak ingin ada bencana, tapi kita juga harus siaga, jangan tunggu datang bencana dulu. Bagaimana pun caranya anggaran untuk logistik harus tetap ada," ujar Artadi.
Ia memberikan pesan khusus kepada pihak Bappeda KLU agar memprioritaskan anggaran untuk logistik kebencanaan, sehingga pemda dalam hal ini BPBD KLU dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para penyintas jika terjadi bencana.
"Lah, nanti kalau terjadi bencana, masa alasannya kita tidak punya anggaran? kan tidak bisa begitu," pungkas Artadi. (sat)
0 Komentar