Mataram, suarabumigora.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB bertajuk “Peningkatan Kualitas Layanan Kesamsatan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ”, bertempat di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, pada Rabu (23/6/25).
Wagub NTB menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor tersebut. Menurutnya, forum ini sebagai wadah penting untuk menyatukan persepsi serta membedah berbagai kendala dalam proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
"Saya percaya bahwa 10 kabupaten/kota di NTB memiliki komitmen dan potensi besar untuk bersama-sama membangun sistem transportasi yang lebih baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," ungkap Wagub.
Wagub Hj. Indah Dhamayanti eks Bupati Bima 2 periode itu, menyoroti pentingnya inovasi dan pendekatan pelayanan yang humanis agar masyarakat tidak merasa terbebani saat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
"Orang yang menunda bayar pajak bukan berarti mereka tidak tahu kewajibannya. Bisa jadi, cara kita melayani masih kurang menyentuh. Pelayanan itu bukan hanya soal teknis, tapi juga soal sikap dan empati, bagaimana kita menyapa, memberi informasi, semua itu membentuk kesan masyarakat terhadap institusi kita," bebernya.
Lebih lanjut, Wagub IDP mengingatkan pentingnya capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan bahwa optimalisasi PAD, khususnya dari sektor PKB, menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di NTB.
Menutup sambutannya, Umi Dinda mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Rakor ini sebagai momentum menyegarkan semangat pelayanan publik, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kepuasan masyarakat.
Pada sebelumnya, Plt. Kepala Bappenda NTB, H. Fathurrahman, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat. Ia juga menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mendorong reformasi layanan publik ke arah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Perubahan ini bukan sekadar administratif. Ini adalah semangat baru bagaimana kita melayani masyarakat dengan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran,” pungkasnya.(*)
0 Komentar